Anggota Komisi VI DPR Melani Leimena Suharli membuka acara sosialisasi BUMN dengan tema “Peran BUMN Dalam Pemberdayaan Umat”, di Hotel Amos Cozy, Melawai, Jakarta Selatan, Sabtu (8/1).
Melani mengungkapkan, saat ini, Kementerian BUMN menjalin kolaborasi dengan semua pihak. Tak terkecuali organisasi keagamaan. “Kolaborasi dengan organisasi-organisasi milik umat diyakini dapat mengakselerasi tumbuhnya perekonomian,” ujar Melani.
Sebab, organisasi keagamaan yang menaungi umat, memiliki dukungan kekuatan multisektor. Yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan akademisi, kekuatan dunia usaha dan kekuatan media.
Mantan Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, secara garis besar, ada dua kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN saat ini. Pertama, untuk kembali merawat alam atau sustainability.
Sementara yang kedua, merawat manusianya dengan peningkatan kapasitas melalui bantuan pendidikan. Paling tidak, saat ini peran utama BUMN dalam pemberdayaan umat adalah untuk menanamkan AKHLAK, sesuai core value atau nilai dasarnya. AKHLAK sendiri adalah akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Oleh karenanya, diingatkan Melani, pembangunan serta pemulihan ekonomi harus diiringi dengan pembangunan manusianya.
“Dalam kata lain dampak pembangunan adalah menyeluruh. Bukan hanya ekonomi yang bersifat material, tetapi juga pembangunan nonmaterial yang bersifat spiritual, akhlak, sosial dan kebudayaan,” tutur Melani.
Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi umat.Karena itu, pembangunan SDM mutlak diperlukan.
“Di sinilah letak fungsi dan peran BUMN sebagai perpanjangan tangan Negara, harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan,” ucap anggota DPR tiga periode ini.
Melani juga memandang, BUMN merupakan alat efektif untuk mendorong perekonomian umat. “Yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang peran penting ekonomi umat dalam ekonomi nasional,” bebernya.
Dia mengungkapkan, jumlah pondok pesantren di Indonesia berjumlah 31.385 dengan jumlah santri sekitar 4,2 juta. Dari jumlah tersebut, 44 persen di antaranya memiliki potensi ekonomi.
“Selama ini ponpes telah mampu mandiri membiayai operasionalnya melalui pemberdayaan ekonomi. Tetapi tetap harus ada perhatian dari pemerintah,” imbuhnya.
